Negara Mau Bikin Pesta, Anggarannya Sampai Triliunan!

Bayangkan kamu mau bikin pesta . Jumlah undangannya sekitar 200 juta orang. Untuk sewa venue, suguhan menu, hiburan, serta berbagai kelengkapan lainnya, kira-kira kamu butuh dana berapa?

Kamu sadar, kan, kalau negara kita sekarang lagi ada agenda pesta? Dan yang namanya pesta, pasti butuh dana.

Tapi tenang. Pemerintah sudah menyiapkan dana lumayan untuk pesta kali ini. Lewat Kementerian Keuangan, jumlah anggaran yang dialokasikan sebanyak Rp71,3 triliun.

Rencananya, dana setara 142,6 miliar batang gery chocolatos tersebut akan digunakan untuk membeli 71,3 miliar akua gelas kemasan 220 ml. Itu menurut hasil penerawangan Hipmin menggunakan metode mistik khusus yang sukar dijelaskan dengan kata-kata, tetapi gampang dengan kalkulator.

Namun, menurut info yang diperoleh dari laman Kemenkeu, dana tersebut akan dipakai untuk kebutuhan operasional penyelenggaraan dan membiayai seluruh tahapan Pemilu yang hampir setahun lamanya.

Dana Kampanye Pemilu

Kalau negara sendiri sudah menyiapkan APBN untuk berbagai kebutuhan penyelenggaraan pesta demokrasi alias Pemilu ini. Lantas bagaimana dengan para pesertanya?

Mungkin topik ini masih agak abstrak buat sebagian orang. Tapi biar meyakinkan, Hipmin mau mengingatkan kalian kalau para peserta Pemilu perlu menyiapkan kampanye. Tujuannya apa? Ya, biar kalian semua terpapar publikasi mereka, lalu menjatuhkan pilihan ke para kader yang dicalonkan di bilik suara nanti.

Masalahnya, untuk menjangkau wilayah Nusantara yang 17 ribu pulau ini, dibutuhkan dana yang agak sedikit. Maksudnya, agak sedikit bikin ngilu kalau dibayangkan jumlahnya, setidaknya menurut standar isi dompet Hipmin.

Aturan Dana Kampanye Pemilu

Kalau melihat Undang-undangnya, yaitu Pasal 325 – 339 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dana kegiatan kampanye Pemilu itu menjadi tanggung jawab para pesertanya. Siapa yang dimaksud dengan peserta? Mereka adalah parpol alias party pol-polan . Tentu saja bukan, melainkan partai politik.

Dana kampanye bisa berasal dari Anggaran Pendapat dan Belanja Negara (APBN) yang dibagikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Selanjutnya KPU akan membagikannya dalam bentuk fasilitas kampanye, seperti Alat Peraga Kampanye (APK) di tempat-tempat umum, publikasi media (cetak, elektronik, daring), serta agenda debat pasangan calon untuk memaparkan visi misi masing-masing. (Sumber: Pasal 26 Peraturan KPU No. 15 Tahun 2023)

Selain APBN ada juga sumber lain yang boleh digunakan sebagai modal kampanye. Di antaranya harta pribadi peserta pemilu, partai politik atau koalisinya masing-masing, serta sumbangan dari pihak lain yang sah menurut hukum.

dok: RRI.co.is

Sumber yang terakhir ini bisa jadi topik obrolan yang seru, terutama buat kalian yang gemar investigasi, atau suka mengikuti teori konspirasi. Pasalnya, sumbangan boleh berasal dari individu atau kelompok, perusahaan, serta badan usaha non pemerintah.

Modal Kampanye dari Sumbangan

Jadi, sumbangan bisa dari siapa saja yang memenuhi ketentuan, juga tercatat dalam laporan dengan identitas yang jelas, serta tidak melebihi batas nominal yang sudah ditetapkan. Begini aturannya soal batasan:

Sumbangan dari perseorangan Pemilu Presiden/Wakil Presiden: tidak lebih dari Rp2,5 miliar

Pemilu Anggota DPR RI/DPRD: tidak lebih dari Rp2,5 miliar

Pemilu DPD RI: tidak lebih dari Rp750 juta

Sumbangan dari kelompok, perusahaan, atau badan usaha non pemerintah Pemilu Presiden/Wakil Presiden: tidak lebih dari Rp25 miliar

Pemilu Anggota DPR RI/DPRD: tidak lebih dari Rp25 miliar

Pemilu DPD RI: tidak lebih dari Rp1,5 miliar

Ketentuan di atas berdasarkan Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023. Oleh karena itu, kalau kalian ingin menyumbang, sebaiknya mengikuti aturan tersebut.

Jika kalian tetap ngotot ingin menyisihkan rezeki demi para peserta pemilu tersebut, artinya kalian tidak menghargai tujuan dari aturan yang telah ditetapkan KPU. Karena pasti KPU punya alasan, mengapa negara menerbitkan peraturan tentang batasan sumbangan untuk dana kampanye.

Jumlah sumbangan dana kampanye dibatasi, demi mencegah dominasi pihak-pihak tertentu, sehingga parpol, calon anggota legislatif dan pejabat eksekutif yang nantinya terpilih, bisa tetap mandiri dalam membuat kebijakan saat menduduki jabatannya. Tentu saja, agar keputusan-keputusan yang diambil memang benar demi kepentingan rakyat, bukan untuk menyenangkan pemodal kampanye.

Laporan Dana Kampanye

Agar lebih transparan , serta mewujudkan prinsip kepastian hukum dan akuntabilitas. Maka para peserta pemilu juga harus membuat catatan tentang dana kampanye masing-masing. Kemudian mereka harus menyusun Laporan Dana Kampanye (LDK) dalam tiga bagian, di antaranya:

Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)

Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)

Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)

Setiap jenis laporan memuat informasi lengkap, sesuai Peraturan KPU. Menurut Pasal 334 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, LADK memuat saldo awal Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) serta sumbangan dari partai politik, caleg, dan pihak lain. Dan menurut PKPU 18/2023, LADK juga harus memuat sisa saldo hasil penerimaan dan pengeluaran sebelum pembukuan, serta setelah RKDK dibuka.

dok: metapos.id

Kampanye, Parpol Mana yang Dananya Paling Besar?

Terlepas dari banyaknya peraturan yang harus ditegakkan, berapa sih dana kampanye rata-rata yang dimiliki para peserta Pemilu 2024? Nah, ini yang paling seru. Bisa jadi bahan julid sampai lima tahun mendatang.

Khusus untuk poin terakhir ini, izinkan Hipmin menyajikan daftar sepuluh peserta Pemilu dengan modal kampanye tertinggi yang nominalnya sudah dilaporkan ke KPU, kemudian diumumkan lewat pers rilis tertanggal 14 Januari 2024. Berikut daftarnya:

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

Partai Solidaritas Indonesia (PSI)

Partai Amanat Nasional (PAN)

Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Partai Persatuan Indonesia (Perindo)

Golongan Karya (Golkar)

Partai Demokrat

Partai Nasional Demokrat (Nasdem)

Partai Gelora

Sementara itu, data mengenai jumlah dana kampanye akan disajikan secara terpisah. Tujuannya, agar merepotkan. Daftar berikut adalah jumlah dana Penerimaan berdasarkan LADK:

Rp183,86 miliar

Rp33,06 miliar

Rp29,82 miliar

Rp20 miliar

Rp12,71 miliar

Rp10,15 miliar

Rp10,02 miliar

Rp8,75 miliar

Rp7,78 miliar

Rp5,81 miliar

Itulah sepuluh partai politik dan sepuluh nominal dana kampanye paling tinggi se-Indonesia untuk Pemilu 2024. Sekarang, Hipmin mau tanya, ini gimana pesta bujet triliunan kok nggak ada makan minumnya?

“Eh, emang kamu diundang?” muncul suara dari gelas akua.

Negara Kalau Mau Bikin Pesta Tak Tanggung-Tanggung, Bujetnya Triliunan!

Madiun Sedang Membara, The Carrion Gemparkan Blantika

Serba-Serbi Menabung di Bank, Apa Benar Menguntungkan?

Serba-Serbi Menabung di Bank, Apa Benar Menguntungkan?

Daftar Putar

Recent Comments

Welcome Back!

Create New Account!

Retrieve your password