Perusahaan Film Negara (PFN) berencana buka bioskop plat merah dengan nama Sinewara. Rencana itu pertama diungkap sama Direktur Utama PFN, Riefian Fajarsyah atau lebih populer dipanggil Ifan Seventeen, waktu rapat dengar pendapat di Komisi VII DPR, Februari 2026 lalu.
Proyek ini merupakan bagian dari rencana strategis PFN yang salah satu tujuannya ngasih eksposur lebih banyak buat film lokal. Sedikit info, 70% dari total 2.401 layar bioskop di Indonesia saat ini masih tersebar cuma di Pulau Jawa. Makanya, niat PFN ini juga biar sebaran bioskop lebih merata di berbagai daerah, dengan fokus nyasar kabupaten atau kota tier dua-tiga yang belum punya bioskop.
Karena proyek ini berpotensi makan dana APBN atau APBD, maka solusi Ifan mau kolaborasi pembagian saham bareng Pemda. Dia usul skema mobilisasi dana CSR dari perusahaan swasta di masing-masing daerah, dan menggandeng investor swasta lokal lainnya.
Sementara, Pemda diminta nyumbang aset berupa tanah atau bangunan kosong yang mangkrak buat disulap jadi bioskop.
Selain itu, PFN juga usul ke buat niru model space-making ala M-Bloc Group. Jadi aset dari Pemda bisa jadi ruang multifungsi, creative hub buat berbagai agenda. Misalnya tempat nongkrong komunitas kreatif, wadah pelatihan anak muda, sampai pasar UMKM lokal di daerah tier dua dan tiga.
Di tahap awal, PFN bakal membangun Bioskop Sinewara pertama di kantor pusat PFN, kawasan Jl. Otto Iskandardinata (Otista), Jakarta Timur. Proyek pertama ini sebagai uji coba untuk nantinya direplikasi di berbagai daerah sasaran, rencananya mulai beroperasi pada 2027.
“Alhamdulillah untuk ke depan insyaallah, PFN akan mendirikan bioskop negara pertama yang bernama Sinewara yang berlokasi di Otista, itu di PFN,” kata Ifan, dikutip dari CNN Indonesia.
“Jadi ini sebagai pilot project untuk bioskop negara pertama. Semoga ini bisa menjadi stimulan dan juga trigger untuk daerah-daerah lain ikut mengembangkan bisnis bioskop negara ini, dengan cara bergabung sebagai shareholder,” tambah dia.
Lewat proyek ini, Ifan juga menargetkan Indonesia bisa punya seengaknya 20.000 layar bioskop. Dia bilang kalau itu angka yang ideal buat negara seluas Indonesia.
“Idealnya jika dibandingkan dari India, China maupun USA harusnya Indonesia itu mempunyai 20.000 layar yang menjadi target betul kata Mas Angga setengahnya 10 ribu layar,” paparnya.
Meskipun gitu, DPR juga ngasih beberapa catatan waktu usulan PFN diajukan ke parlemen. Secara umum DPR mewanti-wanti PFN untuk ngitung bener-bener soal skema kerja sama saham yang diusulkan, supaya nggak membebani APBD dan keuangan PFN sendiri. Salah satu anggota DPR dari Panja Perfilman, Rahayu Saraswati juga meng-highlight soal transparansi total dalam sistem kurasi dan distribusi layar, biar adil dan nggak ada pilih kasih tentang jumlah layar antar-film lokal yang mau tayang nantinya.
Sementara itu di luar DPR, sebagian warga seolah masih skeptis atas inisiatif baru ini. Ada yang bertanya soal sustainability-nya kalau jaringan ini nggak diurus profesional oleh manajemen yang kompeten. Ada juga yang nyorotin urgensinya, soalnya masih banyak masalah yang harusnya jadi prioritas utama daripada bikin bioskop. Juga ada yang berharap bioskop plat merah ini bisa ngulik ceruk pasar yang baru, bukan cuma jadi saingan bioskop swasta.