Dulu, waktu Sultan Hamid II yang asli Pontianak menggambar sketsa awal Garuda Pancasila, dia pasti nggak ngasal. Kayak freelancer ilustrator, dia berkali-kali diskusi intens dan dapat catatan revisi dari Bung Karno. Brainstorming, ngulik sejarah dan mitologi, sampai ngitung presisi anatomi si burung biar pas melambangkan filosofi negaranya yang waktu itu baru merdeka. Beneran mikir dan kerja keras.
Eh, ternyata 76 tahun kemudian, karya esensial nan monumental dari anak sulung Sultan Pontianak ke-6 itu jadi “remeh”. Bukan karena diejek atau dikata-katain jelek, tapi di-downgrade oleh penerusnya yang malas dan seolah nggak punya integritas. Bisa dibilang begitu, soalnya si pelaku bukan anak agensi campaign atau internship, tapi justru personel lembaga negara yang harusnya bukan kaleng-kaleng.
Tepat di peringatan Hari Lahir Pancasila, 1 Juni 2026 kemarin, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bikin blunder kacau. Mereka upload poster ucapan selamat, lengkap dengan lambang Garuda yang sialnya cacat. Cacatnya gimana?
Sebelum ke situ, perlu kamu tahu kalau sebenarnya kita nggak bisa sembarangan bikin lambang negara. Ada Undang-Undang yang ngatur soal itu, di UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Soal Lambang Negara diatur di Bab IV, pasal 47 ayat 2. Bunyinya, “Garuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki sayap yang masing-masing berbulu 17, ekor berbulu 8, pangkal ekor berbulu 19, dan leher berbulu 45.”
Nah, Lambang Garuda bikinan BRIN jumlah bulu sayapnya nggak sama, yang kanan 16 helai, yang kiri 15. Terus bulu ekornya juga kurang 1 alias cuma 7. Itu kayaknya rontok pas mau di-capture jadi gambar poster.
Lalu ada satu masalah lagi, yaitu soal simbol-simbol di perisai Garuda yang bentuknya nggak sempurna. Dua simbol yang keliatan beda banget sama standar adalah kepala banteng dan pohon beringin. Kepala bantengnya agak skewedatau meleyot, sementara pohon beringin rimbunnya nggak sempurna. Bahkan ada netizen yang menyamakan pohon beringin ini dengan simbol baret merah Kopassus, saking nggak representatifnya.
Kalau itu aja udah fatal, coba cek warna-warna yang dipakai, sama sekali nggak sesuai aturan yang ditetapkan. Yang paling mencolok ya warna garudanya yang bukan emas, tapi lebih ke perunggu, flat tanpa warna lain.
Dituduh Pakai AI, Padahal Beli (Aset AI)
Buat warganet yang digital native, tentu gampang bikin asumsi kalau gambar Garuda Pancasila unggahan BRIN itu generated by AI. Soalnya, seperti para user ketahui, AI itu sering halu, nggak terkecuali pas bikin gambar. Detail-detail yang repetitif kayak jumlah bulu gitu biasanya sering miss, apalagi kalau prompter-nya kurang telaten. Akhirnya data yang dihasilkan jadi nggak akurat dan nggak konsisten.
Makanya apa-apa jangan pake AI anyink, mabok kan lu kaya wapres lu. pic.twitter.com/dmnVccehjj
— Seno GP (@senogp) June 1, 2026
Karena viral, kemudian sebagian warganet mulai iseng coba-coba melacak asal-usul gambar Garuda BRIN pakai fitur reverse image search. Temuannya lebih membagongkan lagi. Ternyata, aset Garuda itu bisa ditemuin via Magnific, platform aset digital berbasis AI yang barusan dibeli sama Freepik.
Entah siapa yang bikin, yang jelas BRIN pakai aset premium itu buat mendesain ucapan selamat Hari Pancasila yang diunggah di akun resmi mereka. Mereka beli desain itu buat ngambil simbol Garuda dan begron merah putihnya saja, sementara teksnya dikostumisasi sendiri.
Aowkwowkwowkwok.
Gw nemu mentahannya di Magnific, plek ketiplek banget anj https://t.co/Rm7dZS5QDs pic.twitter.com/BWfjtmi2Cg
— Wildan Cubarsi (@wildancubarsi) June 1, 2026
Ya, kalau yang melakukan itu agensi kreatif, apalagi yang baru merintis, atau anak magang yang malu bertanya, sih, masih bisa dimaklumi. Tapi ini BRIN, lembaga yang jadi representasi ilmu pengetahuan dan kredibilitas pendidikan di Indonesia.
Ironi dan absurd-nya jadi berlapis-lapis.
Lembaga Riset Tapi Capek Riset
Bayangin, lembaga riset nasional. Mustahil isinya bukan orang-orang tanpa gelar akademis mentereng. Bahkan kerjaan mereka sehari-hari pasti nggak jauh-jauh dari ngulik informasi dan ngecek fakta. Ini kok bisa bikin konten hari besar negara pakai template instan yang beli di marketplace pakai APBN yang 80% sumbernya dari pajak warga, tanpa kroscek mendetail?
Tapi faktanya mereka masih kecolongan sama sesuatu yang harusnya udah di luar kepala.
Dan ternyata nggak cuma BRIN. Beberapa lembaga dan kementerian lain, termasuk Komdigi, Kemenkeu, BUMN, dan puluhan pemerintah daerah kayak lomba bikin blunder serupa. Ini sinyal kuat yang nunjukin kalau orang-orang di pemerintahan sana nggak punya standar kualitas. Estetika nggak terlalu dihargai, perhatian ke detail juga nggak punya nilai.
Berarti jelas kalau mereka-mereka itu cuma performatif. Kerja-kerja riset yang teliti, menjunjung tinggi akurasi dan kredensial itu nggak terlalu penting.
Ya buat apa juga sih riset sampai segitunya, apalagi ‘cuma’ buat bikin post ucapan hari besar. Lha wong kondisinya juga sudah kayak gitu.
Liat aja, ada wapres yang, ah sudahlah. Ada pimpinan badan gizi yang ternyata ahli serangga. Pejabat bikin kebijakan populis dan langsung dijalankan secara masif, sambil gembar-gembor mau efisiensi pengeluaran, padahal programnya nggak tepat sasaran. Sementara itu, ngotot ngasih statement lucu yang bahkan nggak nyambung kalau dipakai manifesting tujuan program.
Kalau atasan BRIN dan hampir semua elemen di lingkup pemerintahan bebalnya kayak gitu, ngapain BRIN harus jadi yang paling repot, yakan? Udah riset serius, tapi hasilnya nggak didengar atau ditolak mentah-mentah, ya pasti bikin capek. Jadi ngapain repot memenuhi passion kecerdasan kalau tujuan utamanya cuma formalitas performatif? Yang penting kelihatan kerja, perkara akurasi nomor sekian. Lagian nanti kalau salah tinggal minta maaf, hapus postingan, terus move on. Gampang.